Uni Eropa Awasi Ketat Kebijakan AI Meta di WhatsApp

Meta Platforms Inc. tengah menjadi sorotan regulator Uni Eropa menyusul penyelidikan antitrust yang menargetkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di layanan WhatsApp. Investigasi ini dilakukan untuk memastikan apakah kebijakan terbaru Meta sejalan dengan aturan persaingan usaha yang berlaku di kawasan Eropa. Fokus utama penyelidikan adalah kebijakan Meta yang membuka akses WhatsApp bagi penyedia layanan AI, namun dengan sejumlah pembatasan. Aturan baru tersebut dinilai berpotensi memengaruhi iklim persaingan, khususnya bagi perusahaan AI pihak ketiga yang ingin memanfaatkan WhatsApp sebagai saluran utama layanan mereka.

Aturan Baru Dinilai Hambat Persaingan

Kebijakan yang mulai diberlakukan sejak Oktober itu membatasi penggunaan alat WhatsApp bagi penyedia AI yang menjadikan kecerdasan buatan sebagai produk utama. Meski demikian, perusahaan masih diizinkan menggunakan AI untuk keperluan pendukung, seperti layanan pelanggan atau otomatisasi respons. Uni Eropa khawatir pembatasan ini dapat menyulitkan penyedia AI independen untuk menghadirkan layanan bermerek mereka melalui WhatsApp di wilayah Wilayah Ekonomi Eropa (European Economic Area/EEA). Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperkuat posisi dominan Meta di pasar digital.

Alasan Teknis dan Ancaman Sanksi

Pihak WhatsApp berdalih bahwa sistem API mereka tidak dirancang untuk menampung penggunaan chatbot AI secara masif. Menurut juru bicara perusahaan, integrasi semacam itu dapat menimbulkan beban teknis yang signifikan pada platform. Namun, jika terbukti melanggar regulasi antitrust, Meta berisiko menghadapi sanksi berat. Uni Eropa memiliki kewenangan menjatuhkan denda hingga 10 persen dari total pendapatan tahunan perusahaan.

Investigasi Masih Berjalan

Hingga kini, belum ada kepastian kapan penyelidikan tersebut akan rampung. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, proses investigasi antitrust di Uni Eropa kerap berlangsung dalam jangka waktu panjang. Cakupan penyelidikan meliputi seluruh wilayah EEA, dengan pengecualian Italia. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih dengan proses hukum terpisah yang sedang berlangsung di negara tersebut terkait aktivitas Meta.